Bengkulu,-Pemerintah Desa Datar Ruyung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu mengunjungi 3 Kementrian di jakarta guna unutk perkuat Inovasi Desa, yaitu Kementrian Dalam Negeri, Kementrian PPPA RI dan Kementrian Desa Dan PDT RI, acara tersebut di lakukan mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 September 2023.

            Kepala Desa Datar Ruyung Herman Robin mengtakan memang tahun ini kami Pemdes Datar Ruyung melakukan Kunjungan ke 3 kementrian dalam hal ini kegiatan Konusltasi dan koordinasi tentang Kegiatan Desa kami terutama Inovasi Desa yang sudah kami gagaskan dalam Visi misi saya, dalam kunjungan tersebut saya di dampingi ketua BPD Nuroni SH dan Sekretaris Desa Ibnu Majah.

            Pada Tanggal 5 September 2023 kami mengunjungi kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, kami di sambut ibu Asdep Bidang Deputi Khusus Anak Ibu Elvi dan Stafnya bud Diana, Bu Prima dan Ibu Wulan, di mana Desa kami adalah pilot Projec Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) mulai tahun 2022 yang lalu, dalam konusltasi tersebut banyak arahan yang kami dapat dari ibu asdep salah satunya, Datar Ruyung tidak ada kekerasan anak dan Perempuan, dan harus bangun Desa Inovasi tentang Perempuan dan anak serta kembangkan Ilmu DRPPA nya ke desa-desa lain ujar kades.

            Pada Tanggal 6 September 2023 kami mengunjungi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Dirgen Pemdes, kami di terima langsung Oleh Direktur Fasilitasi Pentaaan Administrasi Pemdes Ibu Lusye Anneke Tabalujan dan Staf Tamrin Bidang Peraturan Desa, Bidang keuangan Desa, Bidang Aset Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyrakat Desa, dalam arahannya ibu direktur menyampaikan regulasi Perdes sesuai dengan permendagri yang ada, dan juga perdes harus sinkron dengan pemerintah setempat dan tidak boleh bertentangan di atasnya, tentang pemberdayaan masyarakat Desa harus di kembangkankan dan libatkan dalam pembangunan desa dan terpenting antara BPD dan pemerintah Desa saling koordinasi dan sinkronisasi sebab di desa ekskutifnya pemdes dan legisltaifnya adalah BPD, maka dalam hal ini dalam penyusuna RKPDES, LPPDES dan APBDES harus sesuai dengan aturan yang ada.

            Pada Tanggal 7 September 2023 kementrian Desa Dan PDT RI kami di terima Kabid Tata Usaha dan Administraif Kementrian Desa dan PDT RI Frenki, dalam arahannya desa wajib punya inovasi seperti Web Desa, Bumdesa dan Desa Wisata serta Inovasi lainnya, apa lagi saat ini ada lomba Desa wisata maka dengan ini desa wajib punya inovasi dalam pengembangan Desa, dalam hal Regulasi dana desa 2024 sedang di bahas tingkat kementrian, sebab Dana Desa itu ada beberapa hal di perhatikan yaitu ada program nasional, program daerah dan program desa, maka regulasinya masih di susun, kalau aturannya sudah ada di PP 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transper ke Daerah tapi Detailnya akan ada Permendes nantinya yang mengatur lebih detail  ujar Kades. (Red)